DOSEN UTU JADI NARASUMBER BIMTEK HUKUM KONTRAK DINAS PERKIM ACEH
  • Fakultas Teknik
  • 03. 04. 2020
  • 0
  • 240

Salah satu dosen pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar, Samsunan, S.T., M.T., kembali dipercayakan sebagai salah satu narasumber nasional pada acara bimbingan teknis hukum kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh nias perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi aceh. Acara yang digelar selama 3 hari tersebut berlangsung sejak tanggal 12 – 14 maret 2020 di hotel grand nanggroe banda aceh tersebut menghadirkan 4 orang narasumber yaitu, Samsunan, S.T., M.T. (dosen Jurusan Teknik Sipil UTU), Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dan Antonius Sudarto, S.H. (Kementerian PUPR).

Samsunan yang merupakan salah satu instruktur jasa konstruksi dan sering menjadi narasumber di Kementerian PUPR, mengaku berani berbicara masalah hukum kontrak konstruksi karena selama ini sering diminta menjadi tenaga ahli dan diminta keterangan ahli dari akademisi UTU oleh berbagai pihak penegak hukum. Sehingga punya sedikit ilmu dan pengalaman dalam membicarakan masalah hukum kontrak konstruksi. sesuai dengan judul yang diberikan panitia untuk membicarakan tentang kebijakan umum hukum kontrak konstruksi, Samsunan menyebutkan bahwa kebijakan pengadaan jasa konstruksi sangat berbeda dengan pengadaan barang dan jasa lainnya. Perlu sangat hati2 dalam mengambil kebijakan pengadaan jasa konstruksi. karena disana terlibat 3 jasa sekaligus untuk mendapatkan barang. “Dalam proses pengadaan jasa konstruksi, kita perlu hati-hati. Karena ada 3 penyedia jasa yang terlibat yaitu penyedia jasa konsultan perencana, penyedia jasa kontraktor sebagai pelaksana dan penyedia jasa konsultan pengawas juga. Ketiga penyedia jasa tersebut menghasilkan sebuah barang. Jadi, kita melakukan pengadaan jasa, tetapi yang diperiksa adalah barang. Jika tidak teliti dan hati-hati terhadap dokumen administrasinya, maka kita akan berhadapan dengan hukum dan menjadi sulit untuk menentukan kesalahan dari pihak mana.” Kata mantan staf dinas Cipta Karya (sekarang Dinas Perkim:Red). Dilihat dari perikatan kontrak, memang hukum kontrak konstruksi itu termasuk hukum perdata, namun karena yang mengikat adalah orang yang mewakili badan hukum dan juga mewakili lembaga pemerintah, makanya hukum kontrak konstruksi tersebut, terikat juga dengan hukum Tata Usaha Negara (TUN) dan juga masuk ranah hukum pidana, sehingga banyak teman-teman pengguna jasa dari pemerintah yang terjebak dan terjerat ke ranah pidana dalam mengelola pengadaan jasa konstruksi. Sehi ngga setelah acara Bimtek tersebut, diharapkan kepada para peserta agar mengerti dan memahami duduk persoalan hukum kontrak konstruksi serta mengendalikannya dengan baik, sambung nya.

Pada acara Bimtek hukum kontrak konstruksi tersebut juga hadir narasumber pakar hukum perdata yaitu Prof. Eman Suparman. Selain guru besar bidang hukum perdata dan hukum acara perdata Universitas Padjadjaran, beliau juga mantan ketua komisi yudisial RI yang membahas masalah Tinjauan dan Aspek Hukum Kontrak Konstruksi, juga membahas masalahMediasi untuk menyelesaikan masalah sengketa kontrak. Narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh membicarakan masalah penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa. Narasumber lain juga hadir pakar hukum dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Antonius Sudarto S.H. yang membiacarakan masalah Penyusunan Dokumen Kontrak Jasa Konstruksi dan materi Pelaksanaan Kontrak Konstruksi.

Adapun peserta yang mengikuti Bimtek tersebut adalah staf dari dinas Perkim/PUPR kab/kota se-Aceh, para pengelola Pengadaan Jasa Konstruksi dari SKPA/instansi non-teknis Pemerintah Aceh dan para pengelola jasa konstruksi dari dinas Perkim Aceh.

Komentar :

Lainnya :